Rakyat Menggugat: Program BPBL Dinilai Amburadul, Hasby Assiddik Desak PLN Transparan dan Audit

MAMUJU - Pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menuai sorotan. Program yang mestinya dihadirkan untuk menyasar masyarakat tidak mampu itu justru dinilai sarat masalah, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga kualitas instalasi yang dinyatakan di bawah standar.

Koordinator Gerakan, Hasby Assiddik, menyebut protes ini muncul akibat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja PLN dan mitra pelaksana. 

"Pelaksanaan BPBL tidak transparan dan lambat. Banyak warga yang memenuhi syarat justru dicoret dari daftar penerima. Di lapangan, realisasi pemasangan hanya jadi janji kosong tanpa kepastian," tegas Hasby, Rabu (6/5/26).

Ada empat tuntutan utama yang disuarakan:

1. Transparansi Data : Audit menyeluruh terhadap data penerima agar bantuan tepat sasaran.

2. Percepatan Realisasi : PLN diminta segera memasang listrik bagi warga yang sudah terdaftar tanpa penundaan.

3. Standarisasi Teknis : Setop pemasangan instalasi asal-asalan yang tidak sesuai spesifikasi keamanan.

4. Pertanggungjawaban Publik : Pihak berwenang wajib menjelaskan kendala dan ketidaktepatan sasaran di lapangan.

Hasby memberi ultimatum jika tuntutan tak direspons pihak PLN maka gelombang massa yang lebih besar akan kembali menggelar aksi lanjutan.

"Jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, massa yang lebih besar akan kami kerahkan," katanya.

Iapun menekankan, jika baik PLN maupun pihak terkait mestinya memberikan pelayanan maksimal akan kebutuhan dasar listrik sebagaimana tugas dan fungsinya secara profesional.

"Listrik adalah kebutuhan dasar, bukan hak istimewa. Kami tidak akan diam melihat hak rakyat kecil dipermainkan birokrasi yang lambat," tambah Hasby.

Aksi ini diharapkan mendorong evaluasi total dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terhadap mitra pelaksana agar program BPBL kembali ke tujuan awal, yakni menerangi rumah rakyat miskin secara adil dan merata. (Redaksi)