Disdik Run Bone 2026 Disorot, Umar Azmar MF: Ini Sudah Masuk Zona Rawan Korupsi

BONE - Kegiatan Disdik Run Bone 2026 yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mulai menuai sorotan serius. Sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraannya dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata.

Praktisi hukum Umar Azmar MF menilai, kegiatan tersebut telah memasuki wilayah yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait transparansi dan pengelolaan dana.

“Ini bukan lagi sekadar event olahraga. Dengan berbagai indikasi yang muncul, Disdik Run sudah masuk zona rawan korupsi,” tegas Umar, Rabu (29/4/26).

Di Kabupaten Bone, kehadiran Disdik Run bahkan disebut berdampak langsung terhadap pembatalan event serupa yang lebih dulu direncanakan. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola dan koordinasi kegiatan publik oleh pemerintah daerah (Pemda).

Namun sorotan utama bukan hanya pada dampak tersebut. Umar menekankan adanya dugaan pungutan dalam lingkup internal yang dikaitkan dengan kegiatan tersebut.

“Kalau benar ada pungutan tanpa dasar hukum yang jelas, itu bukan lagi kebijakan, itu potensi penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan secara terbuka sumber dan pengelolaan anggaran kegiatan tersebut.

“Dana ini dari mana, dikelola siapa, dan dipertanggungjawabkan bagaimana? Kalau ini tidak transparan, maka wajar publik curiga,” lanjutnya.

Menurutnya, setiap kegiatan yang melibatkan institusi publik harus tunduk pada prinsip akuntabilitas. Tanpa itu, kegiatan semacam ini justru membuka ruang bagi praktik yang menyimpang. Umar mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penyelenggaraan Disdik Run 2026, termasuk penelusuran aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak terkait.

“Ini perlu diperiksa, baik oleh inspektorat maupun aparat penegak hukum. Jangan tunggu sampai masalahnya membesar,” katanya.

Ia menegaskan, pernyataannya bukan bentuk tuduhan, melainkan peringatan atas indikasi yang sudah cukup kuat untuk ditindaklanjuti.

“Kalau memang bersih, buka saja semuanya. Transparansi itu kunci. Tapi kalau tidak, maka ini bisa menjadi preseden buruk dalam pengelolaan kegiatan publik,” tutup Umar.

Seperti diketahui, sorotan atas dugaan pungutan yang dinilai tidak sesuai aturan ini mencuat pasca adanya laporan dan aspirasi masyarakat yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Latenritatta Bone dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Bone bersama Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) dan Komisi terkait, Selasa (28/4/26). 

Dari sejumlah aspirasi yang disampaikan, muncul isu dugaan pelanggaran melalu pungutan biaya ke setiap peserta dari kegiatan Disdik Run tersebut.

Sementara itu, sebelumnya juga terdapat himbauan di media sosial (medsos) yang mengajak para peserta didik untuk ikut serta terlibat dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dinas Pendidikan Bone dalam hal ini, disebut akan melaksanakan kegiatan Disdik Beramal Expo 2026 dengan melibatkan Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan melalui 3 seri Kegiatan yaitu Art, Education and Sport.

Salah satu rangkaian kegiatan di Seri Sport yakni "Disdik Beramal Run 2026" untuk Guru dan Tenaga Kependidikan. Pendaftaran dimulai sejak tanggal 19 Februari  hingga 3 Maret 2026, melalui Link https://s.id/disdikberamalrun2026.

Even besar ini rencananya bakal digelar di awal mei mendatang.

Kegiatan olahraga "Disdik Beramal Run 2026" kemudian disorot setelah para peserta dibebankan biaya registrasi sebesar Rp 150 ribu, dimana list ajakan juga ikut diedarkan melalui grup-grup sekolah. Adanya biaya tersebut turut diakui salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan saat proses klarifikasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pembawa Aspirasi dan Komisi DPRD Bone terkait.

Dari informasi yang kemudian beredar, terdapat list jumlah pendaftar yang dibagi  perkecamatan, mulai tingkatan guru TK/ SD/ SMP se Kabupaten Bone. Dalam daftar tersebut, jumlah guru tingkat TK terdata sebanyak 1.015 orang, Tingkat SD 5.088 orang, SMP 1.768 orang dengan total 7.871 orang. 

(Redaksi)