Officium Nobile, Jisman: PERADI Profesional Bone Rumah Perlindungan Hukum Inklusif

BONE, Wartapolitika.com - Jisman, SH resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERADI Profesional Kabupaten Bone untuk periode jabatan 2029–2031.

Jisman dikukuhkan bersama 13 DPD PERADI Profesional se-Sulawesi Selatan pada Kamis (9/10/26) di Hotel Claro Makassar. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Dalam struktur kepengurusan DPD PERADI Profesional Bone, Jisman didampingi Adhyatma, S.H. sebagai Sekretaris dan Siti Nahdratul Zunruah sebagai Bendahara. Saat ini jumlah anggota PERADI Profesional Bone tercatat sebanyak 31 orang advokat.

Sebelumnya, pelantikan disebut berlangsung khidmat dengan mengusung tema "Soliditas Profesionalisme Untuk Keadilan" dan "Kepemimpinan untuk Organisasi yang Semakin Kuat".

Sebagai representasi organisasi di daerah, PERADI Profesional Bone menegaskan komitmen utamanya yakni memberikan pendampingan hukum yang profesional, menjadi rumah perlindungan hukum yang inklusif bagi masyarakat tidak mampu, serta mendukung kepastian hukum di daerah.

"Menjunjung tinggi kepastian pelayanan, perjuangan dan komitmen keadilan, berintegritas, profesional dan loyalitas advokat sebagai profesi mulia officium nobile," ujar Jisman dikonfirmasi Wartapolitika.com, Senin (12/10/26).

Jisman juga menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang diberikan.

"Saya siap mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. PERADI Profesional adalah wadah bagi advokat yang berintegritas, profesional, dan berkomitmen menegakkan keadilan," tegasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, DPD PERADI Profesional Bone diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi, menjaga marwah advokat sebagai officium nobile, serta meningkatkan peran advokat dalam penegakan keadilan dan pelayanan bantuan hukum di Kabupaten Bone.

PERADI Profesional (Perhimpunan advokad Indonesia Profesional) merupakan organisasi profesi advokat di Indonesia yang resmi dideklarasikan pada 5 Maret 2026 di Jakarta dan mengantongi legalitas melalui Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0000086.AH.01.07 Tahun 2026. (Zul|7)