BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Gunung Anak Krakatau

LAMPUNG, Wartapolitika.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung. Sejumlah fasilitas mitigasi bencana hingga sistem peringatan dini tsunami diperiksa untuk memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan peningkatan aktivitas gunung api.

Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lampung Selatan dan mengecek sarana kesiapsiagaan di sejumlah wilayah, yakni Desa Kalianda, Sukaraja, Way Muli, Tarahan, Banding, dan Tri Tunggal.

Pengecekan meliputi desa tangguh bencana, rambu jalur evakuasi, titik kumpul, hingga sirene peringatan dini tsunami.

BNPB juga memantau langsung aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan pemantauan pos pengamatan, Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi berskala kecil. Namun, aktivitas tersebut tidak dapat diamati secara visual lantaran puncak gunung tertutup awan dan kabut.

Erupsi berskala kecil terakhir tercatat pada 8 September 2026 sekitar pukul 17.56 WIB.

Abu Vulkanik Mengarah ke Samudera Hindia

Kondisi angin saat ini bertiup ke arah barat daya. Kondisi tersebut membuat potensi penyebaran abu vulkanik mengarah menjauh dari kawasan permukiman dan menuju Samudera Hindia.

Secara umum, aktivitas Gunung Anak Krakatau juga menunjukkan tren penurunan secara bertahap berdasarkan perkembangan aktivitas sejak gunung api tersebut berada pada status Siaga.

Seiring menurunnya intensitas abu vulkanik, masyarakat di wilayah terdampak mulai kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring hingga 10 September 2026.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 100.3.4/14/V.01/2026 tertanggal 8 September 2026 mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akibat dampak abu vulkanik.

Renkon Tsunami Disiapkan

Meski aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan tren penurunan, pemerintah daerah tetap mengantisipasi kemungkinan peningkatan aktivitas yang dapat memicu ancaman tsunami di wilayah pesisir.

BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan aktivasi Rencana Kontingensi (Renkon) Tsunami apabila perkembangan aktivitas gunung api meningkatkan potensi ancaman tsunami.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menginstruksikan seluruh BPBD kabupaten/kota memastikan jalur evakuasi dan sirene peringatan dini tsunami dalam kondisi siap digunakan.

Perbaikan sirene peringatan dini tsunami di wilayah Sukaraja masih dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait. Sementara itu, NGO Mitra Bantala akan membangun satu unit sirene peringatan dini tsunami di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Selain penguatan infrastruktur, pemerintah juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan tsunami. Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik keramaian untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

BNPB Terima Permintaan Ratusan Ribu Masker

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengajukan permohonan dukungan logistik kepada BNPB untuk mendukung penanganan dampak erupsi.

Kebutuhan yang diajukan meliputi 500 ribu masker, 500 ribu botol hand sanitizer, 1.000 paket peralatan kebersihan, 300 unit sprayer pemadam kebakaran, dan 200 tabung oksigen.

BPBD Kabupaten Tanggamus juga mengajukan kebutuhan berupa obat tetes mata.

BNPB menyatakan permintaan tersebut telah diterima dan diproses oleh Kedeputian Bidang Darurat BNPB. Dukungan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi di lapangan.

Di sisi lain, akses transportasi udara di Lampung telah kembali normal. Bandara Raden Inten II kembali beroperasi sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan apabila diperlukan.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Masyarakat diimbau tetap tenang, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta mematuhi arahan petugas apabila terjadi perubahan kondisi atau peningkatan aktivitas gunung api.

BNPB menegaskan penguatan kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, sarana, dan kapasitas yang memadai dalam menghadapi potensi bencana. (Redaksi)