Wakil Bupati Sinjai Bongkar Penyebab Mutasi Mandek: "Saya Sudah Tiga Kali Usul, Tapi Ditolak Bupati"

SINJAI - Ketidakpastian terkait pergeseran pejabat dan penyegaran jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan berpolemik dan terus menuai sorotan. Sejumlah posisi strategis lowong, namun tak kunjung terisi, meski berbagai pihak telah mendorong percepatan pengisian jabatan tersebut.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) senior yang bertugas di kawasan Tanassang mengungkapkan bahwa molornya penyegaran organisasi perangkat daerah (OPD) diduga dipengaruhi oleh dis-harmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati Sinjai. Menurutnya, Sinjai menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang hingga kini belum melakukan penyegaran  pejabat pasca dilantiknya kepala daerah oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Sinjai satu-satunya kabupaten di Sulsel yang belum melakukan penyegaran di lingkup OPD dan jabatan lainnya. Kondisi ini diduga terjadi karena Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak sejalan. Hal itu bermula saat penunjukan Direktur Perumda Air Minum Sinjai, dimana Wakil Bupati disebut tidak dilibatkan dalam proses penunjukan tersebut," ungkap (TA) yang minta namanya di inisialkan.

Di sisi lain, desakan agar Pemerintah Kabupaten Sinjai segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong terus bermunculan. 

Berbagai elemen masyarakat, kalangan mahasiswa, anggota DPRD hingga mantan calon Bupati Independen Kabupaten Sinjai telah meminta Pemerintah Daerah segera melakukan langkah konkret.

Sebelumnya, sebanyak 30 anggota DPRD Sinjai disebut bahkan telah menyampaikan rekomendasi melalui dokumen resmi agar pengisian jabatan lowong segera dilakukan demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan.

Namun hingga kini, belum terlihat adanya langkah nyata dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan mutasi, rotasi maupun promosi jabatan yang selama ini dinantikan berbagai pihak.

Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai penyebab lambatnya pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. 

Sementara itu, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait alasan belum dilaksanakannya penyegaran birokrasi tersebut.

Terpisah, Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda (AMM) mengaku sudah berkali-kali menyampaikan ke Bupati untuk segera melakukan penyegaran, bahkan, nama-nama yang disebut memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu.

"Kendalanya, karena ibu bupati belum mau ada  mutasi, saya sudah 3 kali sampekan ke ibu dan saya sudah ajukan nama-nama yang kualifaid untuk jabatan-jabatan tertentu tapi, rata-rata ibu bupati tolak dan sampai sekarang belum ada pelantikan," kata AMM, Selasa (9/6/26). 

Sementara, melalui seluler, Bupati Sinjai yang dimintai tanggapannya terkait pernyataan AMM enggan merespon. (Ibas)