Rekomendasi DPRD Diabaikan, Wibawa Lembaga dan Aspirasi Rakyat Dipertanyakan

SINJAI - Polemik kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali menuai sorotan. 

Pasalnya, rekomendasi DPRD Kabupaten Sinjai yang meminta percepatan pengisian jabatan kosong melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati hingga kini dinilai belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari Pihak Eksekutif.

Sejumlah kalangan menilai, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sebagai representasi rakyat telah menyampaikan rekomendasi resmi yang merupakan hasil pembahasan dan keputusan lembaga, sehingga diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

"30 wakil rakyat Sinjai sudah menyampaikan sikap melalui rekomendasi DPRD agar jabatan-jabatan yang kosong segera diisi demi kepentingan pelayanan publik, namun hingga saat ini belum terlihat langkah konkret yang dapat menjawab harapan tersebut," kritik Saktiawan, Sabtu (6/6/26).

Mantan Calon Bupati Sinjai jalur Independen ini juga menilai, jika rekomendasi yang lahir dari lembaga perwakilan rakyat tidak direspons secara memadai, maka dapat memunculkan persepsi bahwa aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD kurang mendapatkan tempat dalam proses pengambilan kebijakan.

"Kondisi ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. 

Sebab, rekomendasi LKPJ merupakan salah satu instrumen resmi yang digunakan DPRD untuk memberikan masukan dan evaluasi kepada kepala daerah," tambah Saktiawan.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka terkait alasan belum dilaksanakannya pengisian jabatan yang direkomendasikan DPRD.

"Transparansi tentunya penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan optimal di tengah berbagai tantangan pembangunan dan pelayanan masyarakat, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Ketika suara wakil rakyat tidak memperoleh respons yang jelas, ruang kritik dan pertanyaan publik pun semakin terbuka," Tutup Saktiawan.

Hingga berita ini ditulis, wartpolitika.com belum mendapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sinjai mengenai tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terkait pengisian sejumlah jabatan strategis yang masih kosong. (Ibas)