Usulan Wabup 3 Kali Ditolak, Bupati Sinjai Lantik Pejabat Versi Sendiri

SINJAI - Setelah berbulan-bulan menjadi perbincangan dan sorotan masyarakat Sinjai, Pemerintah Kabupaten akhirnya melakukan penyegaran birokrasi ke sejumlah jabatan strategis yang belum terisi. Bupati, Hj. Ratnawati Arif, melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Sinjai, Kamis (11/6/26) petang di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai.

Pelantikan ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait lambannya pengisian jabatan dan rotasi pejabat di lingkup pemerintah daerah. 

Dalam rotasi tersebut, Sejumlah nama kini mengisi ruang struktur jabatan strategis pemerintahan, seperti Janwar dilantik sebagai Asisten III Setdakab Sinjai, sementara posisi Kepala DP3AP2KB yang ditinggalkannya diisi oleh Andi Ariany Djalil. 

Jabatan Asisten I Setdakab Sinjai kini dipercayakan kepada Andi Tenri Rawe Baso menggantikan A. Irwansyahrani Yusuf yang bergeser menjadi Sekretaris DPRD Sinjai.

Burhanuddin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilantik sebagai Staf Ahli Bupati. 

Posisinya digantikan Syamsul Alam yang sebelumnya memimpin Dinas Perikanan. 

Di sektor lain, Andi Idnan berpindah dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sementara Abd. Aziz Amin dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggantikan Sofwan Sabirin yang juga ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati.

Jabatan Staf Ahli Bupati turut diisi Andi Himawan yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Namun pelantikan ini tidak lepas dari perhatian masyarakat. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda (AMM), secara terbuka mengaku telah tiga kali mengusulkan penyegaran birokrasi kepada Bupati, termasuk mengajukan sejumlah nama yang dinilai layak menduduki jabatan tertentu.

"Saya sudah tiga kali sampaikan ke ibu bupati dan saya juga sudah mengajukan nama-nama yang qualified untuk jabatan-jabatan tertentu. 

Tapi rata-rata ditolak dan sampai sekarang belum ada pelantikan," ungkap AMM kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Pernyataan tersebut sempat memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan di lingkup pemerintahan daerah. 

Kini, setelah pelantikan akhirnya terlaksana, publik tentu berharap energi pemerintah tidak lagi tersita pada tarik-ulur birokrasi, melainkan fokus menjawab berbagai persoalan daerah yang menunggu penyelesaian.

Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu memperdebatkan siapa yang duduk di kursi jabatan.

Yang lebih penting adalah apakah para pejabat yang dilantik mampu menghadirkan pelayanan dan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. (Ibas)