Dari Kasus Salomekko, Solar Subsidi, Hingga Kasus Penyalahgunaan Bantuan Alsintan, PMII Bone Tagih Ketegasan Aparat

BONE - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Bone, Senin (8/6/26). Aksi mendesak aparat penegak hukum (APH) agar lebih serius dan transparan dalam menangani sejumlah persoalan hukum yang jadi perhatian publik di Kabupaten Bone.

Kasus penganiayaan di Kecamatan Salomekko menjadi isu utama dalam aksi ini. PMII menilai, proses penanganan kasus tersebut hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang jelas.

Massa mahasiswa menyoroti pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam proses penyidikan, terutama karena dugaan tindak kekerasan itu melibatkan lebih dari satu pihak. 

“Publik berhak tahu sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut,” teriak salah satu orator.

Aksi ini turut membawa keranda mayat sebagai simbol moral 'keadilan hukum yang telah mati".

Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, menegaskan aksi ini bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penegakan hukum yang mesti harus terus diperjuangkan..

“Kami berharap aparat dapat memberikan kepastian hukum terhadap berbagai kasus yang menjadi perhatian publik, khususnya kasus penganiayaan di Salomekko yang hingga saat ini masih menunggu kejelasan,” ujarnya.

Selain, isu penanganan kasus penganiayaan di Salomekko. PMII juga masih terus menyoroti kasus dugaan penyimpangan distribusi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang hingga kini dinilai tak ada langkah yang jelas oleh Kepolisian. 

"Kasus dugaan korupsi yang tentunya merugikan negara lantaran bantuan dari anggaran negara itu tidak tersalurkan optimal kepada kelompok tani yang berhak. Ini sudah sampai dimana proses hukumnya, sebelumnya juga ada laporan yang masuk," tambah Zul.

Selain itu, dugaan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar turut disuarakan. PMII menilai perlu ada pengawasan dan penindakan lebih tegas agar distribusi solar subsidi tidak melenceng dari sasaran.

Selain tuntutan atas sejumlah laporan yang dinilai mandek tersebut, massa aksi juga menyinggung persoalan lain yang butuh perhatian aparat: dugaan aktivitas tambang ilegal, peredaran minuman keras, hingga keberadaan sejumlah tempat hiburan malam yang dinilai minim pengawasan.

Jenderal Lapangan aksi, Farhan, menegaskan PMII akan terus mengawal kasus-kasus ini.

  

“Kami akan terus mengawasi perkembangan penanganan kasus-kasus ini. Masyarakat membutuhkan kepastian dan langkah nyata dari aparat penegak hukum,” tegas Farhan.

PMII menyatakan akan terus membangun konsolidasi dengan elemen masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan penegakan hukum di Bone.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga kegiatan berakhir, Polres Bone belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa. (Red)