BONE - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan di DPRD Bone, Selasa (30/6/26), kembali berlangsung alot. Rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD Bone, bersama Aliansi mahasiswa Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Bone ini berlangsung memanas sejak dibuka.
Penyebabnya, Kepala Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Bone, Edy Saputra Syam, disebut kembali mangkir. Padahal absennya Kasatgas tersebut sudah jadi biang masalah tertundanya RDPU sebelumnya.
Sejumlah mahasiswa langsung protes keras. Mereka menilai kehadiran Kasatgas vital untuk mengungkap kewenangan dan koordinasi ke BGN terkait SPPG yang diduga melanggar.
“Kenapa kami minta Kasatgas hadir? Karena kami mau tahu sejauh apa kewenangannya sampai koordinasi ke BGN. Kami ingin rekomendasi RDPU yang akurat. Kalau Kasatgas tidak bersedia hadir, rapat ini sebaiknya ditunda saja,” tegas perwakilan mahasiswa diawal jalannya rapat.
Mahasiswa membawa dugaan serius, yakni indikasi kebocoran anggaran MBG. Selisih harga porsi Rp8 ribu jadi sorotan utama. Menu roti dan kacang saat Ramadan lalu disebut paling mencolok dan wajib dipertanggungjawabkan.
Satgas MBG hanya diwakili Dray Febrianto dari Dinas Lingkungan Hidup. Ia mengakui kewenangannya terbatas dalam menjelaskan teknis dan kewenangan Satgas secara keseluruhan.
“Kewenangan kami di Satgas hanya memberikan data dan juga rekomendasi untuk titik terpencil yang ada di Kabupaten Bone. Khusus di DLH, kami setiap bulannya memberikan data sekaitan mengenai dampak lingkungan dari sejumlah SPPG yang juga telah beroperasi,” ujarnya.
Perwakilan BGN menyatakan laporan akan diteruskan. “Kami akan teruskan laporan ini ke BGN Provinsi untuk ditindaklanjuti langsung ke Pusat,” katanya.
Cipayung Plus mendesak evaluasi total penerima manfaat MBG agar lebih tepat sasaran.
17 Tenaga Ahli Bupati: SK Belum Ada, Anggaran Dipertanyakan
RDPU juga membongkar polemik 17 tenaga ahli Bupati Bone. Pemkab didesak buka-bukaan soal dasar hukum, mekanisme pengangkatan, tugas, fungsi, dan besaran anggaran.
DPRD Bone dituntut mengevaluasi urgensi 17 tenaga ahli ini. Pertanyaan publik mengemuka, mengenai seberapa penting mereka harus dibentuk dan berapa miliar anggaran yang akan tersedot?
Kepala Bappeda Pemda Bone, Andi Yusuf, membenarkan pembentukan tim itu.
“Benar, telah dibentuk 17 tenaga ahli untuk memberi masukan ke Bupati dalam perencanaan pembangunan nantinya. Namun saat ini masih belum jalan dan SK-nya juga belum ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemda Bone, Muh. Ramli, berdalih belum ada larangan yang mereka temukan dalam undang-undang mengenai pembentukan staff ahli khusus bupati tersebut.
“Kami belum mendapatkan aturan yang melarang pembentukan tim ahli oleh Bupati/Gubernur. Kami akan undang ahli untuk kaji payung hukumnya,” kata Muh Ramli.
DPRD Bone menegaskan akan memastikan semua sesuai aturan. Namun mahasiswa bersikukuh dan menyatakan rekomendasi untuk isu ini sebaiknya dihentikan.
“Kami merekomendasikan pengangkatan tim ahli ini tidak usah dilanjutkan,” tegas perwakilan Cipayung Plus.
THM: Satpol PP Klaim Sudah Tindak, Mahasiswa Minta Evaluasi dan Infeksi Rutin
Desakan ketiga menyasar Tempat Hiburan Malam (THM). Pemkab, DPRD, dan instansi terkait didesak audit, evaluasi, dan tertibkan seluruh THM di Bone agar taat izin dan norma.
Pihak Satpol PP yang turut dihadirkan dalam proses RDPU ini mengklaim sudah bergerak.
“Ada 5 THM di Bone kami cek, sudah memiliki izin karaoke. Kalau dalam penyidikan ada pelanggaran, kami tidak tanggung-tanggung beri sanksi tegas,” kata Muzakkir, Penyidik Satpol PP Bone.
Pimpinan Rapat, Sekaligus Wakil Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan yang dikonfirmasi usai RDPU menyatakan kesiapan Pihak DPRD untuk membawa aspirasi dan rekomendasi ini hingga ke tingkat nasional.
"untuk sejumlah isu-isu nasional tentunya oleh masyarakat mengharapkan transparansi, dan untuk program nasional ini kami mendukung, namun harus ada evaluasi menyeluruh agar para penerima manfaat bisa tepat sasaran, kata Irwandi.
RDPU kali ini disebut turut menyumbangkan kritik dari berbagai hal, positifnya sejumlah daftar masalah dan pekerjaan rumah Pemkab Bone bertambah sedikit berhasil diuraikan untuk dicarikan solusi.
Bola kini di tangan Pemkab dan DPRD Bone. Publik menunggu: berani transparan, berani menindak, atau hanya jadi wacana di ruang rapat? (Redaksi)
0 Comments: