RDPU DPRD Bone: Mahasiswa Tagih Transparansi KDMP, UHC, hingga Penindakan Tambang Ilegal

BONE - DPRD Kabupaten Bone menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU gabungan komisi di Ruang Rapat Badan Anggaran, Selasa (23/6/26). Rapat ini menjadi tindak lanjut dari 7 isu yang diusung aliansi mahasiswa Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Bone dalam aksi demonstrasi 17 Juni 2026 lalu.

Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinono yang didampingi Wakil Ketua DPRD, bertindak selaku Pimpinan Rapat.

RDPU dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait, Dandim Bone, Perwakilan Polres Bone, serta anggota DPRD Bone lintas komisi. Jalannya rapat berlangsung alot yang dihujani sanggahan dan interupsi oleh para aktivis mahasiswa sebagai pihak aspirator.

KDMP Tanpa Papan Proyek, Mahasiswa Minta Transparansi

Mahasiswa menyoroti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KMP yang tidak memasang papan proyek. Padahal dananya bersumber dari APBN sebagai program unggulan Presiden-Wakil Presiden.

"Kenapa harus ada papan proyek, karena ada dalam aturan untuk setiap pembangunan yang menggunakan dana publik dan membutuhkan transparansi," kata perwakilan mahasiswa di forum.

Dandim Bone Letkol Inf La Ode Muhammad Idrus irit memberi penjelasan teknis dan transparansi anggaran, hingga jawabannya selalu berujung pada alasan kebijakan dan SOP dari pusat.

Pembahasan MBG Tertunda

Agenda tata kelola Makan Bergizi Gratis MBG ditunda di awal rapat karena Ketua Satgas Percepatan MBG Cabang Bone tidak hadir. DPRD dan mahasiswa sepakat isu MBG akan dibahas lagi di RDPU lanjutan Kamis 25/6/2026.

Tambang Ilegal Marak, DLH Siap Bentuk Satgas

Aspirator menyorot lemahnya pengawasan APH terhadap tambang ilegal yang makin menjamur. Salah satunya galian C di sejumlah titik Sungai Walannae. Mahasiswa menyebut dampaknya telah terbukti merusak, diantaranya jalan trans nasional Bone-Wajo di Kecamatan Uloe dan Ajangale. Sejumlah titik jalan mengalami abrasi serius hingga kerusakan parah.

Kanit Tipiter Satreskrim Polres Bone Iptu Syamsu Alam mengakui ada hal dilematis, namun pihaknya akan turun ke lapangan untuk pendataan menyeluruh dan mengambil langkah hukum.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Bone, Dray Vibrianto menyatakan turut geram dengan aktivitas tambang ilegal yang tidak terkendali itu dan siap bersama-sama dalam percepatan pembentukan Tim Satgas dalam penanganannya.

BBM Subsidi Rawan Disalahgunakan

Mahasiswa menyorot pemberian rekomendasi BBM subsidi oleh Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan/Perikanan. Mereka menilai dinas kurang hati-hati sehingga dimanfaatkan oknum.

A. Sepa mewakili Dinas Pertanian berjanji, ke depan data penerima rekomendasi akan dibuka secara transparan melalui format digital yang bisa diakses publik, untuk mengontrol pengambilan BBM agar tidak disalahgunakan.

UHC Prioritas Ditarget Aktif Agustus

Status UHC Prioritas disorot karena belum aktif sejak 2024. Salah satu syaratnya Pemda tidak punya utang ke BPJS, sementara 2024 Pemda Bone masih berutang.

Dinas terkait menyatakan kesiapan membayar utang pokok dan menargetkan 80% utang lunas pada Agustus 2026.

Anggota DPRD Muhammad Salam menyoroti lambannya aktivasi. Padahal BPJS sudah memberi kebijakan komitmen pembayaran pokok lebih dulu. Masyarakat Bone menuntut UHC Prioritas kembali aktif Agustus 2026.

Tim Ahli Bupati Masuk Agenda RDPU Lanjutan

Isu pengangkatan 17 tenaga ahli bupati diagendakan dibahas di RDPU lanjutan Senin 29/6/2026 mendatang, bersamaan dengan pembahasan tata kelola MBG.

7 Isu Utama Demonstrasi 17 Juni

1. Tata Kelola MBG

2. Transparansi Anggaran Pembangunan KDMP  

3. Layanan Dasar UHC

4. Praktek Tambang Ilegal

5. Penyalahgunaan BBM Subsidi

6. Pengangkatan 17 tenaga ahli

7. Praktik Tempat Hiburan Malam (THM)

Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Bone belum merilis kesimpulan resmi RDPU. Redaksi masih menunggu tindak lanjut konkret dari tiap OPD terkait. (Red.)