Usai Digelar, Disdik Run Bone 2026 Disomasi: Dugaan Masalah Dana Kini Dibidik Inspektorat dan DPRD

BONE - Polemik Kegiatan Disdik Run Bone 2026 yang digelar pada 3 Mei 2026, kini meningkat ke tahap berbeda. Sehari setelah kegiatan berlangsung, Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya, turut menyorot. LSM Perkasa resmi melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Senin (4/5/26).

"Somasi bernomor 001/ Lp.LSM.PRKS/ 05/ 2026 itu menuntut klarifikasi terbuka atas dugaan kejanggalan dalam pengelolaan kegiatan yang telah digelar sebelumnya," Ungkap Arman.

Tidak berhenti di situ, somasi tersebut juga ditembuskan kepada Inspektorat dan DPRD Kabupaten Bone, dengan memperluas tekanan dari sekadar kritik publik menjadi pengawasan resmi lintas lembaga.

"Fokus utama yang dipersoalkan adalah transparansi anggaran dan aliran dana. LSM Perkasa menilai hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai mengenai sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan, hingga dugaan adanya pungutan dalam lingkup tertentu yang dikaitkan dengan kegiatan tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, pihak Dinas Pendidikan melalui pelaksana tugas (PLT) kepala dinas,  memberikan klarifikasi terbatas dengan menyebut bahwa kegiatan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab inti persoalan.

"Dari jawaban pihak Dinas Pendidikan sebelumnya, itu muncul pertanyaan lanjutan, tentang bagaimana proses penunjukan pihak ke-3 yang dimaksud, serta bagaimana skema pengelolaan dan distribusi dana kegiatan?," kata Arman.

Dengan masuknya Inspektorat dan DPRD dalam tembusan resmi, isu ini disebut tidak lagi berada di ruang opini. Inspektorat berwenang melakukan audit, sementara DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dan anggaran oleh pemerintah daerah.

LSM Perkasa memberikan batas waktu singkat bagi pihak dinas untuk memberikan klarifikasi terbuka dari somasi. Jika tidak direspons secara transparan, mereka memastikan akan membawa persoalan ini ke tahap berikutnya, termasuk pelaporan kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami minta transparansi. Dan jika ini tidak direspon, kami pastikan akan bawa masalah ini ke APH," tutup Arman.

Situasi ini menandai perubahan drastis, yakni dari sebuah kegiatan olahraga yang telah selesai dilaksanakan, menjadi potensi persoalan hukum yang masih berjalan.

Di tengah tekanan yang kian terbuka, satu hal menjadi penentu, apakah penyelenggara bersedia membuka seluruh aspek pengelolaan kegiatan, atau justru membiarkan polemik ini berkembang ke ranah penegakan hukum.

Waktu berjalan, dan sorotan kini tidak lagi pada garis finis lomba, melainkan pada jejak pengelolaan di belakangnya.

(Red.)