Polemik Kasus Alsintan Bantuan Hingga Program MBG, PMII Bersama DEMA di Bone Kembali Gelar Aksi

BONE - Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Cabang Bone bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut IAIN Bone kembali menggelar aksi demonstrasi di-3 titik instansi vital di Kabupaten Bone, Sulsel, Kamis (12/3/26). Aksi dilakukan untuk menagih sejumlah tuntutan lama yang dinilai tidak ada penyelesaian, sekaligus menyampaikan beberapa tuntutan baru.

Aksi pertama berlangsung di Polres Bone, yakni dengan kembali menagih tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan, diantaranya mengenai kasus penyalahguanaan alsintan bantuan, distribusi BBM, keberadaan THM, serta aktivitas tambang ilegal yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan hukum, meski kasusnya telah lama bergulir di Kepolisian. Selain itu, massa aksi juga membawa tuntutan baru terkait persoalan peredaran narkoba di Kabupaten Bone.

“Kami datang untuk menagih kembali tuntutan lama yang hingga hari ini belum ada kejelasan penyelesaiannya. Selain itu kami juga mendesak Polres Bone agar lebih serius memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Bone, mulai dari pelosok desa, sekolah hingga wilayah-wilayah yang berada dalam pengawasan Polsek,” tegas Angga Prayuda selaku Jenderal Lapangan dalam aksi ini.

Setelah dari Polres, massa aksi melanjutkan demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Bone dengan membawa isu terkait polemik program MBG (Makan Bergizi Gratis) di Kabupaten Bone yang kini banyak diprotes publik. Massa aksi mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap program tersebut yang dinilai penuh kontroversi, khususnya terkait persoalan IPAL, SLHS, serta masalah SLO dan SLF. 

Namun, saat massa tiba di kantor DPRD, mereka kecewa lantaran tidak satu pun dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bone yang berada di kantor meski waktu masih menunjukkan jam kerja. Kondisi sempat memanas, dengan perdebatan antara massa aksi dan pihak pengamanan di lokasi. Satu jam kemudian, Irwandi Burhan selaku Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bone akhirnya datang dan menerima aspirasi massa aksi.

Massa aksi menilai kondisi tersebut sebagai bentuk buruknya respons lembaga legislatif terhadap aspirasi masyarakat.

“Kami mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap program MBG yang saat ini menimbulkan banyak persoalan. Sangat disayangkan karena saat kami datang tidak ada satu pun anggota DPRD yang berada di kantor. Kami meminta DPRD segera menggelar RDPU agar persoalan MBG ini dibahas secara terbuka dan jelas,” ujar Angga.

Aksi kemudian dilanjutkan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan membawa isu yang sama terkait problematika program MBG. Saat massa tiba, pihak yang menerima aspirasi hanya dari Kesbangpol, sementara unsur yang berkaitan langsung dengan program tersebut seperti Dinas Kesehatan, DLH, Korwil SPPG, Satgas MBG, serta Bupati Bone tidak berada di tempat meskipun sebelumnya massa aksi telah mengirimkan surat pemberitahuan secara resmi.

Setelah melalui perdebatan dan argumentasi yang cukup panjang, menjelang waktu berbuka puasa sekitar pukul 17.30 WITA, Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Bone, Edy, akhirnya tiba di Kantor Pemda dan menerima tuntutan massa aksi.

Peserta aksi menegaskan, bahwa pihaknya berharap pemerintah daerah lebih serius merespons persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG.

“Kami datang dengan membawa aspirasi masyarakat dan sebelumnya sudah menyampaikan surat secara resmi. Namun ketika tiba di Pemda, unsur-unsur penting yang berkaitan langsung dengan program MBG tidak berada di tempat. Kami berharap pemerintah daerah tidak menganggap remeh persoalan ini dan segera memberikan kejelasan terhadap berbagai problem yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bone,” pungkas Angga.

(Redaksi)