PMII Bone Komitmen Kawal Penegakan Hukum atas Sejumlah Kasus, Ultimatum Demo Berjilid

BONE - Sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat dan komitmen dalam mengawal penegakan hukum di sektor pertanian dan energi, mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone, Sulsel menggelar aksi demonstrasi besar di-2 titik, yakni Mapolres Bone dan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bone, Selasa (21/10/25). Aksi ini menyoroti lemahnya penegakan hukum dan keamanan di Kabupaten Bone.

"Berdasarkan laporan masyarakat, sejumlah bantuan alsintan yang seharusnya diberikan kepada kelompok tani justru tidak tepat sasaran dan bahkan dikuasai oleh pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan Pejabat daerah. PMII menilai hal tersebut melanggar Permentan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian, yang menegaskan asas transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada petani," terang Angga Prayudha, Jendral Lapangan dalam aksi ini, Selasa (21/10).

Selain itu, PMII juga menyoroti penyelewengan distribusi BBM bersubsidi jenis solar yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan dan petani, namun diduga disalurkan untuk kepentingan industri besar. Dugaan praktik mafia solar ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang pendistribusian BBM tertentu.

PMII menegaskan bahwa praktik semacam ini telah merugikan masyarakat kecil dan memperlebar kesenjangan sosial di daerah.

Dalam tuntutannya, PMII Cabang Bone meminta, Polres Bone segera menyelidiki dan menindak semua pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan solar subsidi dan bantuan alsintan.

"Menindak tegas aparat atau pejabat yang terbukti melindungi pelaku penyimpangan. dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pelapor pelanggaran.

Kami juga meminta Kepolisian untuk bekerja secara profesional, transparan, dan independen tanpa intervensi," tuntut Angga.

Selain 2 isu utama tersebut, PMII Cabang Bone juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan keamanan di Kabupaten Bone. Kasus penembakan di Kecamatan Lapri yang belum terselesaikan sejak 2024, dua kasus penikaman di Bukaka dan Barebbo pada Oktober 2025, serta maraknya peredaran minuman keras dan event DJ di Helios yang diduga dibekingi oknum aparat, menjadi indikator lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum. PMII juga menilai, pemerintah dan aparat belum tegas menindak aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

"Ada beberapa kasus yang kami minta ke Aparat Kepolisian untuk segera diatensi, diantaranya kasus penembakan segera dituntaskan di Kecamatan Lapri secara akuntabel dan terbuka. Menertibkan tempat hiburan malam yang melanggar izin dan menimbulkan keresahan, serta menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang melibatkan oknum aparat maupun pihak swasta," tambah Angga.

Tuntutan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Bone, disertai dengan penandatanganan bersama antara Kapolres, Ketua PC PMII Bone, dan Jenderal Lapangan. PMII menilai hal ini sebagai komitmen awal Polres Bone untuk bertindak profesional dalam menegakkan hukum di daerah.

Usai menyampaikan aspirasi di Polres, massa PMII bergerak menuju Kantor Pemda Bone dengan membawa dua isu utama, yakni penyelewengan bantuan alsintan dan dugaan mafia solar subsidi.

Namun, situasi di lapangan berubah tegang setelah mahasiswa meminta Bupati Bone untuk hadir menerima aspirasi massa. Pemerintah daerah hanya menugaskan Kepala Dinas Perikanan sebagai perwakilan, tetapi massa aksi tidak diizinkan masuk untuk berdialog secara langsung. Akses ke kantor Pemda dijaga ketat dan diblokade oleh Satpol PP di pintu barat dan timur, menyebabkan massa hanya diterima di area luar kantor.

Ketegangan meningkat ketika sejumlah anggota Satpol PP melakukan tindakan represif berupa pengancaman dan dorongan kasar terhadap peserta aksi yang berupaya masuk untuk menyampaikan tuntutan. PMII mengecam keras tindakan tersebut dan menilai bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan sikap antikritik dan arogan terhadap mahasiswa.

Jenderal Lapangan PMII Bone dalam orasinya dihadapan sejumlah birokrasi menegaskan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap rakyat kecil yang dirugikan.

“Kami datang dengan itikad baik untuk berdialog, bukan berkonfrontasi. Tapi pemerintah justru menutup ruang demokrasi dengan blokade dan kekerasan. Ini mencerminkan betapa jauhnya Pemda Bone dari nilai-nilai keterbukaan dan keadilan,” tegas Angga Prayuda.

“Kami hanya menuntut agar bantuan alsintan dan solar subsidi benar-benar sampai ke tangan petani dan nelayan, bukan ke tangan mafia dan pejabat yang rakus,” lanjutnya.

Aksi unjuk rasa PMII Cabang Bone ini pun kemudian memberikan ultimatum selama 7 hari kerja kepada Polres Bone dan Pemerintah Kabupaten Bone untuk menunjukkan tindakan nyata terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan.

"Jika tidak langkah nyata dalam hal ini, kami akan segera menggelar aksi besar-besaran jilid II di Kantor Pemda Bone dengan isu utama alsintan dan mafia solar," kata Angga.

“Ini bukan sekadar aksi, tapi gerakan moral melawan penindasan struktural,” tegas Angga Prayuda di akhir orasinya. “Kami akan terus bergerak sampai hukum ditegakkan, rakyat mendapat keadilan, dan kekuasaan berhenti dipakai untuk menindas.” Tutupnya.  

(Redaksi)