Acara Seremonial Wabup AAP di Unsima Bone Dikritik Aktivis Muda: Antara Simbolisme Pemerintahan dan Krisis Responsibilitas Publik

BONE — Pemerintah Kabupaten Bone melalui Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Laboratorium Terbuka Universitas Sipatokkong Mambo (UNSIMA), Senin (27/10/25). Acara yang turut dihadiri oleh Ketua Yayasan UNSIMA Dr. H. Mustar, A.Per.Pen., M.Kes., dan Rektor Dr. Hj. Hasnidar, S.ST., M.Kes., serta sejumlah pejabat akademik tersebut, dimaksudkan sebagai upaya memperkuat infrastruktur riset dan kualitas pendidikan tinggi di daerah.

Namun, dibalik panggung seremoni ini, muncul kritik tajam dari kalangan Aktivis muda yang menilai bahwa, kehadiran Wakil Bupati lebih terkesan simbolik daripada substantif. Menurutnya, kegiatan seperti ini mencerminkan pola lama birokrasi lokal yang mengutamakan pencitraan seremonial ketimbang tanggung jawab sosial dan akademik yang sejati.

“Ironisnya, pejabat hadir dalam pembangunan laboratorium, tetapi absen dalam pembangunan kepercayaan publik. UNSIMA sendiri masih bergulat dengan berbagai persoalan internal, mulai dari transparansi tata kelola, integritas akademik, hingga etika penyelenggaraan pendidikan,” tegas Muh Alif Chaerullah, salah seorang Aktivis muda Bone, Senin (27/10).

Alif juga menilai, kehadiran Wakil Bupati dalam acara ini tidak otomatis mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap penguatan mutu pendidikan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bagaimana pendidikan sering dijadikan instrumen legitimasi politik, bukan ruang pembebasan intelektual sebagaimana mestinya.

“Keterlibatan pemerintah dalam dunia kampus seharusnya bukan sekadar hadir di acara peletakan batu pertama, tetapi memastikan bahwa lembaga pendidikan tidak tersandera kepentingan elite dan patronase kekuasaan,” tambahnya.

Dalam perspektif tata kelola publik dan etika pemerintahan (public ethics), fenomena ini disebut menunjukkan defisit responsibilitas publik, di mana pejabat daerah tampak lebih reaktif terhadap agenda seremonial daripada terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Padahal, partisipasi substantif dan keterbukaan terhadap kritik merupakan pondasi utama dari pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.

Sementara itu, UNSIMA yang selama ini mengklaim diri sebagai kampus pelopor pembangunan sumber daya manusia di Bone, masih dihadapkan pada persoalan mendasar dalam tata kelola akademik, etika birokrasi kampus, dan relevansi sosial pendidikan tinggi yang juga sebelumnya telah ramai diberitakan sejumlah media mengenai permasalahan tersebut. Aktivis mahasiswa UNSIMA pun sebelumnya telah meminta dan mengharapkan Pemerintah Daerah Bone untuk hadir di dalam permasalahan ini, namun tak kunjung datang menjawab harapan tersebut.

Lebih jauh Alif menilai, bahwa Kehadiran pejabat dalam seremoni pembangunan laboratorium tanpa evaluasi kritis terhadap kualitas manajemen akademik dan transparansi institusi, dinilai malah memperlihatkan kesenjangan antara kemajuan fisik dan kedewasaan moral kelembagaan.

"Dalam konteks sosiologis, pembangunan laboratorium tanpa laboratorium etika hanyalah melahirkan ruang eksperimen tanpa nilai. Kampus boleh tumbuh megah, tetapi tanpa integritas, ia tetap rapuh di mata rakyat dan sejarah," tutup Alif. 

(Redaksi)