Aksi PMII Bone Jilid 2 Diwarnai Ricuh, Pemda Tandatangan Tuntutan Mahasiswa

BONE - Gelombang Aksi Jilid II Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone yang digelar di depan Kantor Bupati Bone, Sulsel, kembali diwarnai ketegangan hingga berujung ricuh di Halaman Kantor Bupati Bone, Jumat (24/10/25).

Ketegangan bermula saat mahasiswa menuntut kehadiran Bupati/ Wakil Bupati Bone, serta meminta Kepala Dinas terkait untuk memberi klarifikasi di hadapan pengunjuk rasa terkait sejumlah isu yang dibawa, namun tak kunjung hadir. Pengunjuk rasa sempat ditemui sejumlah Perangkat Daerah, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Bone yang ikut diwarnai adu argumentasi.

Namun, susana berubah saat sumber suara diambil alih Pihak Satpol PP yang kembali berujung ketegangan. Alih-alih mengamankan ruang dialog, Aparat Satpol PP malah kembali terlibat aksi saling dorong, hingga mengambil tindakan represif dengan berusaha memukul mundur massa aksi dari Kantor Pemda Bone.

“Ketiadaan Bupati bukan sekadar ketidakhadiran fisik, tapi absennya tanggung jawab moral dan kepemimpinan publik. Pemerintah yang takut mendengar rakyat adalah pemerintah yang telah kehilangan legitimasi etik,” tegas Angga Prayuda, Jenderal Lapangan Aksi Jilid II PMII Cabang Bone, Jumat (24/10).

Dalam aksi mahasiswa PMII tersebut, terdapat 4 isu yang menjadi dasar aksi yang kemudian disebut sebagai 4 luka sosial Kabupaten Bone, yakni kasus tambang ilegal, penyalahgunaan BBM bersubsidi, maraknya THM hingga penyelewengan alsintan.

Angga menilai bahwa diamnya Bupati Bone terhadap gelombang kritik publik adalah bentuk pembiaran moral dan kegagalan etika pemerintahan.

“Kami tidak melihat pemerintah yang responsif, tapi rezim yang defensif. Ketika tambang dibiarkan, solar diselewengkan, dan petani ditipu dengan bantuan palsu, siapa sebenarnya yang dilayani oleh kekuasaan ini?” ujarnya lantang.

Meskipun aksi sempat ricuh akibat tindakan represif aparat, massa PMII tetap bertahan dengan tertib dan bermartabat. Setelah negosiasi panjang, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone akhirnya turun dan menandatangani naskah pernyataan sikap, tuntutan, serta ultimatum resmi PMII Cabang Bone. Dokumen tersebut menuntut langkah hukum, administratif, dan moral terhadap keempat persoalan sosial yang menjadi luka terbuka daerah ini.

“Penandatanganan Tuntutan oleh Sekda bukan solusi, tapi peringatan. Jika dalam waktu yang ditentukan pemerintah tidak menindaklanjuti, maka PMII akan memimpin gelombang aksi yang lebih besar. Kami tidak butuh simbol, kami menuntut keseriusan,” tutup Angga Prayuda.

PMII Cabang Bone menegaskan bahwa gerakan ini bukan oposisi, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga nurani sosial dan martabat daerah. Namun selama Bupati Bone terus bersembunyi dari rakyatnya, maka Bone akan terus sakit, bukan karena luka sosialnya, tapi karena pemimpinnya yang tak pernah hadir untuk menyembuhkan. (Ifd)