PT Trinusa Resources Bersiap Buka Tambang Emas 11 Ribu Hektar di Sinjai

SINJAI - Setelah resmi mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), PT Trinusa Resources kini bersiap untuk melangkah ke tahap produksi tambang emas di wilayah Kabupaten Sinjai. Namun, meski izin produksi telah terbit, proses menuju operasional penuh tambang masih memerlukan serangkaian tahapan penting sesuai regulasi pertambangan nasional.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, IUP Operasi Produksi PT Trinusa Resources telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sinjai Nomor 575 Tahun 2012, dengan luas wilayah mencapai sekitar 11,326 hektare. Perusahaan kini tengah fokus melengkapi sejumlah izin lanjutan sebagai syarat wajib untuk mulai melakukan aktivitas penambangan secara resmi.

Salah satu tahapan paling krusial adalah penyusunan dan pengesahan dokumen lingkungan hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Tanpa dokumen ini, izin lingkungan tidak bisa diterbitkan, dan operasional tambang tidak dapat dijalankan.

Selain itu, PT Trinusa Resources juga diwajibkan menyusun dan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba). RKAB memuat rencana teknis penambangan, rencana produksi, penggunaan tenaga kerja, dan estimasi biaya selama periode operasional.

Perusahaan juga harus menyetor jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemulihan lahan dan lingkungan pasca-aktivitas pertambangan. Tahapan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tak hanya itu, berbagai perizinan teknis tambahan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin pengambilan dan pembuangan air, serta izin pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan tambang dan pabrik pengolahan juga tengah disiapkan.

Setelah seluruh dokumen dan izin teknis lengkap, PT Trinusa Resources akan memulai pembangunan infrastruktur tambang, pengadaan alat berat, serta mobilisasi tenaga kerja untuk tahap awal operasi.

Pemerintah daerah dan masyarakat setempat diharapkan turut memantau proses ini agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Apalagi, beberapa waktu terakhir, aktivitas tambang ilegal di wilayah Sinjai sempat menjadi sorotan karena berdampak pada ekosistem sungai dan lahan pertanian warga. (awl)