Bupati Bone Boyong Belasan Wartawan ke Bali, Sumber Anggaran Dipertanyakan

BONE — Perjalanan Bupati Bone bersama sejumlah wartawan ke Bali menuai sorotan publik. Rombongan yang disebut berangkat untuk meliput sejumlah agenda pemerintahan, termasuk kegiatan belajar pengelolaan peternakan sapi, kini dipertanyakan terkait sumber pembiayaan dan tujuan perjalanan tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda Bone membenarkan adanya sejumlah wartawan yang ikut dalam rombongan Bupati Bone ke Bali. Menurutnya, keikutsertaan para wartawan tersebut berkaitan dengan agenda peliputan kegiatan Bupati, termasuk kunjungan untuk melihat sekaligus mempelajari pengelolaan peternakan sapi di Bali.

“Keikutsertaan wartawan ke Bali untuk meliput sejumlah kegiatan Bupati, termasuk melihat dan belajar peternakan sapi yang ada di Bali,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rombongan berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Kamis malam, 20 Agustus 2026. Hingga Sabtu malam, 22 Agustus 2026, rombongan disebut masih berada di Bali.

Keberadaan rombongan kemudian menjadi perhatian setelah sejumlah foto beredar di media sosial. Dalam foto-foto tersebut, tampak anggota rombongan berada di sejumlah lokasi di kawasan Kuta dan menikmati pemandangan Bali.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, perjalanan tersebut sebelumnya disebut berkaitan dengan agenda kerja pemerintahan dan pembelajaran sektor peternakan. Namun, aktivitas yang terlihat dari sejumlah unggahan justru dinilai memperlihatkan nuansa wisata.

Pertanyaan lain muncul terkait sumber anggaran perjalanan. Hingga kini belum terdapat penjelasan terbuka dari Pemda Bone mengenai siapa yang menanggung tiket pesawat, akomodasi, konsumsi, maupun biaya operasional rombongan selama berada di Bali.

Salah seorang wartawan yang ikut dalam rombongan ketika dikonfirmasi menyebut perjalanan tersebut merupakan kegiatan kementerian. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kementerian dan agenda yang dimaksud, wartawan tersebut tidak memberikan penjelasan rinci.

“Kementrian,” katanya singkat.

Belum jelas pula apakah seluruh peserta perjalanan tersebut dibiayai menggunakan anggaran pemerintah daerah, anggaran kementerian, atau sumber pembiayaan lainnya.

Ketidakjelasan tersebut menjadi sorotan karena pemerintah daerah saat ini dituntut menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Publik pun menunggu penjelasan resmi dari Bupati Bone maupun Pemda Bone mengenai jumlah peserta yang diberangkatkan, dasar dan sumber anggaran, rincian biaya perjalanan, agenda resmi selama di Bali, serta hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Jika benar kunjungan tersebut berkaitan dengan pembelajaran sektor peternakan, masyarakat tentu berharap terdapat hasil konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Bone.

Sebaliknya, tanpa penjelasan yang transparan mengenai agenda dan pembiayaannya, perjalanan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi sebagai perjalanan dinas yang minim akuntabilitas, sementara peliputan wartawan hanya menjadi bagian dari kegiatan.

Pemda Bone diharapkan segera memberikan klarifikasi agar informasi mengenai perjalanan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. (Redaksi)